Limapuluh Kota - DPRD Kabupaten Limapuluh Kota menggelar sidang paripurna penyampaian Nota Keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2026, Kamis (2/10/2025).

Bupati Limapuluh Kota, H. Safni Sikumbang, menegaskan bahwa RAPBD 2026 disusun dengan tetap mengutamakan kepentingan masyarakat, meski pemerintah daerah menghadapi tantangan berupa penurunan transfer dari pusat.

"Tema pembangunan tahun 2026 adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia dan infrastruktur untuk mendukung transformasi sosial ekonomi yang inklusif dan berdaya saing," ujarnya.

RAPBD 2026 disusun berpedoman pada RPJMD 2025-2029, RKPD 2026, serta KUA-PPAS yang telah disepakati bersama DPRD. Dalam rancangan tersebut, pendapatan daerah ditargetkan Rp1,360 triliun, terdiri dari PAD sebesar Rp140,46 miliar dan pendapatan transfer Rp1,220 triliun. Sementara belanja daerah dialokasikan Rp1,373 triliun yang mencakup belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer. Dengan struktur ini, terjadi defisit sekitar Rp13 miliar yang akan ditutup melalui pemanfaatan SiLPA.

la mengungkapkan, berdasarkan surat DJPK Kementerian Keuangan, alokasi transfer pusat yang semula Rp1,176 triliun turun menjadi Rp968,55 miliar atau berkurang Rp207,61 miliar. Pemangkasan itu terutama terjadi pada Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik.

Meski demikian, ia memastikan program prioritas masyarakat tetap berjalan. Efisiensi dilakukan dengan mengoptimalkan PAD, menata ulang prioritas belanja, memanfaatkan SiLPA secara bijak, serta menjalin komunikasi dengan pemerintah pusat dan provinsi.

"Alhamdulillah, RAPBD 2026 ini dapat kita susun bersama. Semoga pembahasan berjalan lancar dan menghasilkan keputusan terbaik bagi masyarakat Limapuluh Kota. Mudah-mudahan APBD ini benar-benar bermanfaat dalam meningkatkan kesejahteraan warga. (*)