Lima Puluh Kota,Diskominfo -- Serikat Petani Indonesia (SPI) mendorong pembangunan agroekologi dan kawasan kedaulatan pangan berbasis masyarakat adat sebagai langkah strategis memperkuat ketahanan petani dan mengurangi ketergantungan ekonomi di pedesaan. Nagari Ampalu, Kabupaten Limapuluh Kota, Sumatera Barat, menjadi salah satu wilayah percontohan dalam agenda tersebut.

Anggota Majelis Nasional Petani SPI, Sago Indra, menyampaikan bahwa Nagari Ampalu telah mendeklarasikan diri sebagai nagari agroekologi sejak dua bulan lalu. Deklarasi itu menjadi pijakan awal untuk membangun sistem pertanian mandiri yang berorientasi pada kedaulatan pangan masyarakat.

"Kita tidak ingin terus bergantung pada pihak luar. Ampalu sudah memulai langkah menjadi nagari agroekologi, dan SPI akan memfasilitasi turunan program kerjanya agar kawasan ini benar-benar berdaulat pangan," kata Sago Indra yang juga Ketua Panitia Pelaksana workshop bertema 'Membangun Agroekologi dan Kawasan Daulat Pangan Berbasis Masyarakat Adat yang digelar di hotel Sago Bungsu, Tanjung Pati, Selasa (16/12/2025).

Menurut dia, penguatan agroekologi akan dilakukan hingga ke tingkat jorong. Setiap jorong misalnya, direncanakan akan memproduksi pupuk organik cair, pupuk padat, serta pestisida nabati secara mandiri. Langkah ini diharapkan mampu menekan biaya produksi sekaligus menjaga keberlanjutan lingkungan.

Sago Indra menekankan pentingnya kolaborasi lintas kelembagaan di nagari, mulai dari pemerintah nagari, lembaga adat, Badan Musyawarah (Bamus), Kerapatan Adat Nagari (KAN) hingga masyarakat adat. Selain itu, Koperasi Merah Putih diharapkan berperan aktif menyesuaikan layanan dengan kebutuhan riil petani.

"Kedaulatan pangan tidak bisa berdiri sendiri. Jagung, padi, peternakan, dan komoditas lainnya harus dibangun secara bersama yang terkolaborasi. Tujuannya agar petani menjadi kuat dan mandiri," ujarnya.

la juga menyoroti persoalan jeratan utang yang membebani petani, termasuk praktik lembaga keuangan informal yang dinilai merugikan masyarakat. SPI mendorong agar koperasi mengambil peran lebih besar dalam pembiayaan agar masalah sosial akibat utang dapat ditekan.

Sementara itu, perwakilan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) SPI Pusat, Irwan Hamid, menyebutkan bahwa praktik agroekologi sejatinya telah lama menjadi bagian dari budaya bertani masyarakat Indonesia. Namun, perubahan sistem sosial dan kebijakan pertanian dinilai telah menggeser kearifan lokal tersebut.

"Budaya agroekologi berbasis alam sudah dijalankan petani jauh sebelum revolusi pertanian hijau. Yang perlu kita lakukan adalah mengembalikan nilai dan praktik pertanian itu agar sesuai dengan kondisi saat ini," pesannya.

Bupati Limapuluh Kota, H Safni Sikumbang, menyatakan dukungan penuh terhadap penguatan sektor pertanian berbasis potensi lokal. la mengaku memiliki kedekatan emosional dengan dunia pertanian, karena tumbuh dari keluarga petani.

"Potensi pertanian di Limapuluh Kota sangat besar. Saya berani katakan, dari 19 kabupaten kota di Sumbar, kita memiliki potensi tertinggi soal pertanian. Sekitar 76 persen masyarakat menggantungkan hidup dari sektor ini. Namun, hingga kini kita masih sering menjadi penonton," ujar Safni.

la menyoroti masih masuknya produk pangan dari daerah lain, padahal Limapuluh Kota memiliki potensi unggulan seperti gambir, kopi, kakao, aren, dan alpukat. Pemerintah daerah, kata dia, tengah mengurus perizinan ke kementerian terkait agar produk-produk tersebut dapat dipasarkan secara nasional.

"Gambir menjadi salah satu komoditas yang kami dorong serius. Kami sudah menyampaikan langsung potensi ini ke Kementerian Pertanian. Pemerintah daerah akan terus mendukung asosiasi dan serikat petani," kata Safni.

Safni menambahkan, setiap nagari di Limapuluh Kota memiliki karakter dan potensi yang berbeda. Karena itu, pembangunan pertanian harus disesuaikan dengan kondisi lokal agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat petani.

Di akhir pembukaan, H Safni didampingi Kepala Dinas Tanaman Pangan Holtikultura dan Perkebunan, Witra Porsepwandi, dan Kepala Dinas Perdagangan dan UKM, Endra Amzar, sempat menyerahkan dokumen Market Investigation Delegasi RI ke India terkait hilirisasi gambir, dalam rangka penyampaian laporan hasil kunjungan Bupati, kepada serikat petani Limapuluh Kota. (*)