Berita Terkini

Presiden Joko Widodo Buka Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional 2021

Post Title

Lima Puluh Kota, Diskominfo - Presiden Joko Widodo (Jokowi) membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional 2021 di Istana Negara, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (4/5/2021). 

Dalam sambutannya, Jokowi mengatakan bahwa pandemi Covid-19 memberikan pelajaran yang luar biasa dalam perencanaan pembangunan nasional. 

"Sebaik apapun perencanaan yang kita buat, kita juga harus siap untuk melakukan perubahan secara cepat, untuk menyesuaikan dengan tantangan, dengan peluang," ujarnya. 

"Yang tidak berubah adalah tujuan utamanya, yaitu untuk mensejahterakan rakyat, untuk memajukan bangsa, tetapi caranya sering kali harus berubah. Karena tantangan dan peluangnya setiap saat bisa berubah-ubah," lanjutnya. 

Jokowi mengatakan, sinergi kekuatan bangsa dibutuhkan untuk memecahkan masalah yang dihadapi. Mulai dari masalah kesehatan, perekonomian, disiplin protokol kesehatan, 3T, dan vaksinasi. 

"Butuh keaktifan seluruh jajaran pemerintahan dari pusat sampai ke daerah. Demikian pula produktivitas dari kalangan industri yang kecil sampe besar untuk memproduksi alat kesehatan dan obat juga dukungan dari negara lain. Ini juga sangat diperlukan," katanya. 

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Suharso Monoarfa, mengatakan outlook perekonomian Indonesia pada tahun ini diprediksi tumbuh 4 - 5 persen dengan titik tengah 4,5 persen. Angka ini lebih rendah daripada proyeksi pemerintah sebelumnya yang berkisar 4,5 - 5,3 persen. 

"Ekonomi Indonesia diprediksi tumbuh 4 - 5 persen dengan titik tengah 4,5 persen, dan dengan berbagai downside dan upside risk," ungkap Menteri Suharso. 

Sementara pada kuartal I 2021, ekonomi Indonesia diperkirakan akan sedikit terkontraksi berkisar 0,6 - 0,9 persen. Dalam hal ini, belanja pemerintah dan ekspor masih menjadi bantalan yang dapat menahan ekonomi Indonesia agar tidak terkontraksi lebih dalam. 

Terdapat sejumlah faktor yang memengaruhi outlook perekonomian Indonesia pada tahun ini. Dari sisi downside risk, pertama adalah permanen scar yang dirasakan oleh tenaga kerja dan perusahaan menjadi lebih besar. Pengangguran tidak cepat terserap dan neraca keuangan perusahaan terganggu. 

Risiko kedua, vaksinasi yang berjalan lebih lambat dari perkiraan dan terdapat potensi melambat seiring degan suplai yang terbatas. Ketiga, akselerasi belanja pemerintah berpotensi tertahan jika pendapatan tidak meningkat, sehingga defisit diperkirakan meningkat. 

Larangan mudik ditambah THR dan gaji ke-13 bagi PNS tanpa tunjangan kinerja juga disebut menyebabkan dorongan konsumsi Lebaran menjadi terbatas. Risiko kelima, pemulihan ekonomi global terhambat karena terjadi peningkatan kasus Covid-19. 

Sementara itu, juga ada upside risk atau pendorong bagi pertumbuhan ekonomi nasional. Pertama, harga komoditas yang tinggi berpotensi memberikan dampak positif terhadap konsumsi dan investasi, serta pendapatan. 

"Alokasi belanja modal dan proyek infrastruktur yang berlanjut akan membantu peningkatan investasi," tutur Menteri Suharso. 

Selain itu, pemulihan ekonomi dunia yang lebih cepat akan mendorong peningkatan kinerja ekspor. Kemudian, industri pengolahan menunjukkan tanda-tanda mulai dapat beradaptasi di tengah tekanan mobilitas selama pandemi. 

"Gelombang kedua peningkatan kasus dapat dicegah, sehingga proses vaksinasi dapat berjalan lebih cepat," kata Menteri Suharso. 

 Ketua DPR RI Puan Maharani berharap hasil pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional 2021 bukan sekadar formalitas belaka. Tetapi, mengarah pada pemulihan pandemi Covid-19. 

Hal tersebut disampaikan Puan usai menghadiri secara virtual Pembukaan Musrenbang Nasional 2021 dalam rangka Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2022. Musrenbang itu dihadiri Presiden Jokowi dan seluruh Menteri Kabinet Indonesia Maju. 

"Kami ingatkan untuk Musrembang Nasional betul-betul berjalan secara substantif, tidak sekadar formalitas, secara bottom up mulai dari tingkatan yang paling rendah yaitu desa sampai nasional," ungkap Puan. 

Mantan Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan itu menuturkan, Musrenbang merupakan model perencanaan pembangunan yang partisipatif sebagai esensi dari pemerintahan yang demokratis. Musrenbang juga menyerap aspirasi dan kebutuhan masyarakat untuk diterjemahkan dalam berbagai program pembangunan. 

Pada masa pandemi Covid 19, lanjut Puan, Musrenbang diharapkan mengarah pada program dan kegiatan pemulihan pandemi Covid-19. Menurutnya, pandemi Covid-19 ini berdampak pada banyak hal dan perlu keterlibatan semua pihak untuk mengatasinya. 

"Musrenbang diharap mengarah pada pemulihan pandemi Covid-19 dan dampak-dampak kesehatan, sosial, serta dampak ekonominya," kata Puan. 

Puan menyampaikan, bahwa kebijakan dan usaha penanggulangan pandemi Covid-19 serta seluruh dampaknya harus dilakukan konsisten dengan kesadaran bersama. Serta ketegasan regulasinya. 

Puan mengingatkan, bahwa konsistensi, kesadaran bersama, dan ketegasan pelaksanaan aturan itu sangat penting. Supaya kasus penularan Covid-19 di Indonesia terus menurun hingga lebih terkendali. 

"Menangani Covid-19 dan dampaknya ini perlu peran aktif semua pihak, supaya pandemi terkendali dan tidak terjadi ledakan kasus seperti di India," pungkas Puan.