Berita Terkini

Dinas Sosial Gelar Sosialisasi Basis Data Terpadu (BDT) Fakir Miskin

Post Title

Lima Puluh Kota, Diskominfo – Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota adakan Sosialisasi Basis Data Terpadu (BDT) Fakir Miskin di Aula Kantor Walinagari Tungka Kecamatan Situjuah Limo Nagari, Selasa (15/10/2019).

Sosialisasi BDT Fakir Miskin ini termasuk salah satu rangkaian kegiatan non fisik Tentara Manunggal Membangun Desa/Nagari (TMMD/N) ke 106 tahun 2019 yang dipusatkan di Nagari  Situjuah Ladang Laweh dan Nagari Tungka Kecamatan Situjuah Limo Nagari. Dalam acara ini hadir Walinagari beserta perangkat Nagari Tungka, Bamus dan tokoh masyarakat Nagari Tungka. 

Dalam sambutan Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin    Wifrianto, SH mengungkapkan bahwa menurut Peraturan Menteri Sosial nomor 15 tahun 2017  tentang bantuan bagi masyarakat fakir miskin, "pemberian bantuan diberikan berdasarkan basis data terpadu agar tepat sasaran", sedangkan basis data yang ada saat ini belum tercatat sesuai dengan kondisi ril masyarakat saat ini. Untuk itu perlu dilakukan perbaikan data fakir miskin di tingkat nagari dengan menyampaikan laporkan ke kantor Walinagari setempat agar masyarakat fakir miskin yang patut menerima bantuan dapat segera kita jangkau. 

Lebih lanjut Kepala Seksi Identifikasi dan Penguatan Kapasitas    Yuhendri, S.Kom mengungkapkan bahwa Basis Data Terpadu (BDT) termasuk sebagai salah satu program Satu Data Indonesia yang dijalankan serentak secara nasional. 

Basis Data Terpadu (BDT) digunakan oleh Pemerintah Daerah, Kementerian dan BUMN, sedangkan pemanfaatannya terhadap masyarakat dilaksanakan melalui berbagai kegiatan seperti bantuan sosial, subsidi listrik, BPJS, Rastra, PKH, dan Bidik misi.

Data yang tersedia pada BPS saat ini belum akurat sesuai dengan kondisi ril masyarakat. Beberapa permasalahan seperti masih ditemukannya NIK ganda lintas nagari dan kecamatan menambah keruwetan dalam menciptakan data yang akurat.

Agar bantuan yang diberikan tepat sasaran, Dinas Sosial  melaksanakan verifikasi (membaca) dan validasi (memperbaiki) Basis Data Terpadu. Verifikasi dan validasi data dilakukan dengan aplikasi SIK NG (Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation). Berdasarkan Surat Edaran Menteri Sosial nomor 1 tahun 2017, menginstruksikan verifikasi dan validasi BDT dilakukan 1 kali dalam 2 tahun. Selanjutnya berdasarkan Surat Pusat Data Indonesia nomor :  2556/17/15.01/9/2019, menginstruksikan verifikasi dan validasi data BDT dilaksanakan 4 kali dalam setahun oleh Dinas Sosial dibantu Camat sebagai koordianator pengelola data di tingkat kecamatan dan nagari.